METRO TIMUR – Kecamatan Metro Timur melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum Tahun 2026, Kamis (12/11/2026), bertempat di Kantor Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.
Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan, capaian kinerja organisasi, akuntabilitas, pengelolaan anggaran, pelayanan publik, ketenteraman dan ketertiban umum, hingga pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Metro Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Camat Metro Timur menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan yang dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Metro, Ir. Bangkit Haryo Utomo, M.T., beserta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Metro dan jajaran. Turut hadir Sekretaris Camat, para Kepala Seksi, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Kelurahan, Kasubbag, serta seluruh tim kerja di lingkungan Kecamatan Metro Timur.
Dalam paparannya, Camat Metro Timur menyampaikan bahwa secara administratif Kecamatan Metro Timur memiliki luas wilayah 11,78 km² dengan luas lahan pertanian mencapai 407 hektare. Wilayah ini terdiri atas lima kelurahan, yakni Iringmulyo, Tejoagung, Tejosari, Yosodadi, dan Yosorejo, dengan 57 RW dan 180 RT serta jumlah penduduk sekitar 41 ribu jiwa atau 13 ribu kepala keluarga.
Dari sisi sumber daya manusia, Kecamatan Metro Timur memiliki total 87 pegawai yang terdiri dari 44 PNS, 2 PPPK, dan 41 PPPK Paruh Waktu. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kekosongan jabatan struktural di tingkat kelurahan, yaitu Sekretaris Kelurahan Iringmulyo, Sekretaris Kelurahan dan Kasi Pemerintahan Yosorejo, serta Sekretaris Kelurahan Tejoagung. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian karena berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan kelurahan. Untuk itu, Camat berharap kekosongan jabatan tersebut dapat segera diusulkan kepada Wali Kota Metro agar dapat ditindaklanjuti.
Pada aspek pelayanan publik, Kecamatan Metro Timur terus menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di kecamatan maupun kelurahan. Tingkat kepatuhan pelayanan publik meningkat dari 90 persen pada tahun 2025 menjadi 92 persen pada tahun 2026. Capaian tersebut turut mengantarkan Kecamatan Metro Timur meraih Peringkat I kategori Sangat Baik dalam Penilaian Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Wali Kota Metro.
Penguatan pelayanan juga dilakukan melalui digitalisasi administrasi dengan pemanfaatan Portal PNS dan penggunaan tanda tangan berbasis barcode untuk mendukung proses persuratan serta penerbitan surat keterangan bagi masyarakat. Selain itu, berbagai inovasi terus dikembangkan, di antaranya JEMPOL SIMOTI (Jemput Pelayanan, Kolaborasi, Silaturahmi Metro Timur), GARDU PENTING (Gerakan Terpadu Penanganan Stunting), serta layanan Ambulans Bahagia.
Masyarakat juga diberikan kemudahan dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan pengaduan melalui website resmi, call center, media sosial kecamatan dan kelurahan, maupun secara langsung melalui loket pelayanan dan meja informasi.
Sementara itu, pada aspek kinerja organisasi dan akuntabilitas, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 90,8% serta persentase penyelesaian konflik sosial sebesar 87%. Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga mengalami peningkatan, dari nilai 69,16% menjadi 70,40% dengan kategori BB. Peningkatan ini menjadi salah satu indikator komitmen organisasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, terukur, dan akuntabel.
Dalam pengelolaan keuangan, realisasi anggaran Tahun 2025 tercatat mencapai 97,07%, sedangkan realisasi anggaran Tahun 2026 hingga saat ini telah mencapai 64,67%. Percepatan pelaksanaan anggaran terus dilakukan oleh tim keuangan kecamatan dan kelurahan dengan tetap mengedepankan prinsip tertib administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui Rencana Umum Pengadaan (RUP), e-Katalog, dan LPSE. Pengelolaan aset kecamatan dan kelurahan juga didukung oleh petugas pengurus barang dan pembantu pengurus barang.
Pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum, Kecamatan Metro Timur terus memperkuat koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Bhabinkamtibmas, Babinsa, Linmas, serta RT/RW. Sinergi tersebut diarahkan untuk menjaga kondusivitas lingkungan, meningkatkan kewaspadaan, dan melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial melalui keterlibatan tiga pilar kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), dan berbagai potensi sosial masyarakat.
Adapun dalam pemberdayaan masyarakat, partisipasi warga terus didorong melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat RW hingga kelurahan. Pembinaan terhadap RT/RW, Karang Taruna, PKK, dan berbagai LKK lainnya juga terus dilaksanakan dengan memanfaatkan dukungan Anggaran Dana Kelurahan.
Terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Camat Metro Timur turut menyampaikan perkembangan realisasi penerimaan hingga 9 November 2026. Kelurahan Iringmulyo mencapai 47,2%, Tejoagung 66,5%, Tejosari 54,6%, Yosodadi 57,5%, dan Yosorejo 59,5%. Secara keseluruhan, rata-rata realisasi PBB-P2 Kecamatan Metro Timur telah mencapai 55,3%.
Usai penyampaian laporan tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Metro, Ir. Bangkit Haryo Utomo, M.T., memberikan penguatan sekaligus arahan terkait pentingnya memastikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan berjalan secara tertib, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam arahannya, sejumlah aspek strategis menjadi perhatian bersama, meliputi kedisiplinan aparatur, penyelenggaraan pelayanan publik dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kinerja organisasi dan akuntabilitas, realisasi anggaran dan pengadaan barang/jasa, ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibun), pemberdayaan masyarakat, pengembangan inovasi pelayanan, serta kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.
Penguatan tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran kecamatan dan kelurahan untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap pelaksanaan tugas dan program pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Metro beserta jajaran. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan Metro Timur sebagai upaya mengidentifikasi capaian, kendala, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depan.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif antara jajaran Kecamatan Metro Timur, kelurahan, dan tim monitoring dan evaluasi Setda Kota Metro. Melalui diskusi tersebut, berbagai masukan, saran, serta langkah tindak lanjut dibahas guna memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan seluruh jajaran Kecamatan dan Kelurahan semakin memperkuat koordinasi, meningkatkan disiplin serta tanggung jawab kinerja, dan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang tersedia dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Kecamatan Metro Timur untuk terus menghadirkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, guna mendukung terwujudnya Kota Metro yang cerdas, bahagia, dan sejahtera. (Red)(Admmetim)
